News Malinau – Pemkab Malinau menegaskan komitmen kuat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2026 dengan menempatkan layanan dasar masyarakat sebagai prioritas utama. Pemerintah daerah mengarahkan kebijakan anggaran untuk menjawab kebutuhan mendesak warga serta memperkuat fondasi pembangunan berkelanjutan.
Dalam pembahasan bersama DPRD, Pemkab Malinau memfokuskan alokasi anggaran pada sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Pemerintah daerah menilai ketiga sektor tersebut menjadi penopang utama kualitas hidup masyarakat. Melalui perencanaan anggaran yang tepat sasaran, pemerintah berupaya memastikan setiap program memberikan manfaat langsung bagi warga.
Baca Juga : TKD Menyusut, APBD 2026 Malinau Dinilai Tangguh Jaga Stabilitas dan Layanan Publik
Pemkab Malinau juga mengutamakan peningkatan akses dan mutu pelayanan publik hingga ke wilayah terpencil. Pemerintah daerah menyesuaikan program dengan kondisi geografis Malinau yang menantang. Langkah ini bertujuan mengurangi kesenjangan layanan antarwilayah serta mendorong pemerataan pembangunan.
Selain layanan dasar, Pemkab Malinau mengalokasikan anggaran untuk penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah mendukung sektor pertanian, UMKM, dan pengembangan sumber daya lokal sebagai upaya meningkatkan pendapatan warga. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
Dalam proses penyusunan Ranperda APBD 2026, pemerintah daerah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemkab Malinau membuka ruang dialog dengan DPRD dan pemangku kepentingan untuk menyerap masukan konstruktif. Pemerintah menilai kolaborasi ini penting agar kebijakan anggaran benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
Optimistis Ranperda APBD 2026 dapat menjadi instrumen efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan fokus pada layanan dasar, pemerintah daerah berharap mampu mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Malinau.
